GRESIK — Pendampingan taktis melalui pengadaan sarana darurat berhasil merampungkan pemenuhan infrastruktur dan kelengkapan administrasi empat lokasi binaan Program Kampung Iklim (ProKlim) CSR PT. Smelting di Kabupaten Gresik pada awal Juni 2026. Langkah responsif ini diambil guna memastikan Pokmas Jauhari (Dusun Masangan Tengah), Pokmas Pelita Erwe Limo (Desa Kedanyang), Pokmas Legen Arum (Desa Prupuh), dan Pokmas Guyub Rukun (Desa Ketanen) memenuhi batas akhir pengumpulan dokumen verifikasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang jatuh pada tanggal 10 Juni 2026.
Aksi lapangan ini diinisiasi menyusul adanya hambatan administratif dalam proses pencairan reguler pendanaan utama CSR, yang berpotensi menunda pengadaan fasilitas vital ProKlim. Mengingat krusialnya linimasa verifikasi nasional tersebut, langkah intervensi darurat segera digulirkan melalui koordinasi intensif bersama pengurus Pokmas dan pemerintah desa setempat untuk mengidentifikasi serta menyalurkan kebutuhan sarana prioritas yang berbeda di tiap wilayah.
Di lapangan, distribusi logistik disesuaikan secara spesifik berdasarkan karakteristik dan indikator kerentanan wilayah. Di Desa Kedanyang, pemenuhan difokuskan pada pembangunan sumur resapan guna memperkuat pengelolaan air hujan serta anjang-anjang tanaman. Sementara di Desa Prupuh, Desa Ketanen, dan Dusun Masangan Tengah, tim pendamping mengonsentrasikan bantuan pada instalasi biopori beserta alat pembuatnya, rak dan bibit sayuran ketahanan pangan, rambu jalur evakuasi, papan titik kumpul, hingga pembenahan total buku administrasi Bank Sampah serta kelengkapan alat tulis kantor (ATK).
"Intervensi taktis ini sangat krusial bagi kami di tingkat tapak. Keterbatasan waktu menuju tanggal 10 Juni sempat memicu kekhawatiran, namun penyaluran fasilitas darurat seperti rambu evakuasi dan sarana biopori ini membuat seluruh dokumen administrasi dan fisik kami siap diverifikasi tepat waktu oleh Dinas Lingkungan Hidup," ujar salah satu pengurus kelompok masyarakat binaan di sela-sela penataan lokasi.
Melalui tuntasnya pengadaan darurat ini, seluruh lokasi binaan kini mengantongi kesiapan optimal dalam menghadapi tahapan verifikasi ProKlim 2026. Aktivitas pendampingan ke depan akan dilanjutkan dengan monitoring berkala terhadap pemanfaatan sarana, peningkatan kapasitas tata kelola administrasi kelompok, serta pemenuhan fasilitas lanjutan pasca-pencairan reguler guna menjamin keberlanjutan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat.